PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENJAMIN KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH: ANTARA IDEALITA DAN REALITA

Abstract

Industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, namun pertumbuhan kuantitatif tersebut tidak selalu diiringi oleh penguatan tata kelola syariah secara memadai. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ kunci yang bertugas memastikan operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesenjangan antara idealita peran DPS sebagaimana diatur dalam regulasi dan fikih muamalah dengan realita pelaksanaannya di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yuridis-normatif dan yuridis-empiris, didukung data wawancara dengan informan yang berkecimpung di lingkungan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Perwakilan Sumatera Utara, yang identitasnya dirahasiakan sesuai etika penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif DPS memiliki kewenangan luas, mulai dari pemberian nasihat, pengawasan, opini syariah, hingga pelaporan kepatuhan. Dalam praktiknya, peran tersebut sering tereduksi akibat rangkap jabatan, keterbatasan kompetensi keuangan-akuntansi, lemahnya independensi terhadap manajemen, sifat pengawasan yang cenderung ex-post, serta minimnya instrumen sanksi yang tegas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas anggota DPS melalui apa, pembatasan rangkap jabatan yang lebih realistis (satu Lembaga/Keuangan), dan penyusunan pedoman audit syariah yang terstandardisasi sebagai langkah strategis menutup kesenjangan antara idealita dan realita tersebut.